BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar
Belakang
Ekologi pemerintahan merupakan bagian terpenting
dari sebuah kehidupan pemerintah karena menentukan kualitas maupun kuantitas
pemerintah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Ekologi pemerintahan
dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan
social (panca gatra). Lingkungan fisik dan lingkungan sosial ini sangat
berpengaruh terhadap perwujudan good
gorvernance suatu negara. Mewujudkan
konsep good governance dapat
dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam,
sosial, lingkungan dan ekonomi.
Melalui
makalah ini kami sebagai penulis akan mengkaji mengenai pengaruh ekologi
pemerintahan terhadap perwujudan good
governance di indonesia. Di Indonesia terdapat dinamika di lingkungan
pemerintahannya. Dinamika di lingkungan pemerintahan merupakan gerakan dari
segala bentuk aktifititas, yang ada di dalam lingkungan pemerintahan itu
sendiri.Aktifitas dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Didasarkan pada hal
tersebut, kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh ekologi pemerintahan dalam mewujudkan good governance.
1.2.Rumusan
Masalah
1. Apa
pengertian ekologi pemerintahan?
2. Bagaimana
konsep peneranapan good governance?
3. Bagaimana
pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan good governance?
1.3.Tujuan
Penulisan
1. Untuk
mengetahui pengertian ekologi pemerintahan.
2.
Untuk mengetahui bagaimana konsep
peneranapan good governance.
3.
Untuk mengetahui pengaruh ekologi
pemerintahan terhadap perwujudan good
governance.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.Pengertian
Ekologi Pemerintahan
Ekologi
Pemerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ekologi dan Pemerintahan.
Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan antarrelasi antara
organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian
bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya.[1]
Ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno, secara
etimologis kata tersebut berasal dari kata Oikos
yang artinya rumah dan logos adalah
ilmu.[2]
Prinsip ekologi dapat diartikan bahwa pemerintahan sebagai organisme yang mempunyai
hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan
Pemerintahan berarti suatu aktifitas, proses, dan institusi yang terbentuk atas
dasar kesepakatan Warga Negara yang merupakan pencerminan dari harapan,
kebutuhan dan keinginan Warga Negara untuk mewujudkan kehidupan secara tertib,
nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan merupakan suatu
bentuk dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah.
Ekologi pemerintahan itu sendiri barulah dikenal
pada tahun 1980 – an. Ekologi pemerintahan merupakan suatu cabang ilmu
pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat
adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan
lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan sosial
dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertikal maupun horizontal. Ekologi
pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik ( tri gatra )
dan lingkungan sosial ( panca gatra ). Lingkungan fisik ( tri gatra ). Lingkungan
fisik yaitu lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu
wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu
berproses dengan lingkungannya.
2.2.
Konsep Good Governance
Menurut bahasa Good
Governance
diartikan dengan “pemerintahan yang baik”. Sedangkan menurut istilah Good
Governance
adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama
oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta.
Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, kepentingan,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan diantara
mereka.[3]
Konsep good governance menggambarkan
bahwa sistem pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan pengaturan negara
yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga-lembaga negara yang baik di tingkat
pusat maupun daerah, sektor swasta, masyarakat madani. Dengan
demikian Good governance dikategorikan pemerintahan yang baik, dalam
standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa
bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dar
rakyat dan terlepas dari gerakan - gerakan anarkis yang dapat menghambat proses
pembangunan.
Istilah governance sebenarnya
bukan sesuatu hal baru. Istilah tersebut sudah ada sejak lama seumur dengan
mulainya peradaban manusia. Governance
dapat dipakai dalam berbagai konteks seperti corporate governance, international governance, national governance,
dan local governance[4]. Tata
pemerintahan menyangkut cara - cara yang disetujui bersama dalam mengatur
pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani,
lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Prinsip - prinsip dari
kepemerintahan yang baik / good
governance sebetulnya berlaku
dan semestinya diterapkan bagi kehidupan internasional, nasional,provinsi, lokal, maupun pribadi.
2.3. Pengaruh Ekologi Pemerintahan
terhadap Perwujudan Good Governance
Pengaruh ekologi
pemerintahan terhadap perwujudan Good
Governance dapat dilihat dari lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan
social (panca gatra). Lingkungan fisik (tri gatra) dapat dikelompokkan menjadi
tiga yaitu kondisi geografis , sumber daya alam, dan penduduk sedangkan lingkungan
sosial dikelompokan menjadi lima yaitu ideologi, politik, sosial budaya,
ekonomi, dan hankam.
1. Lingkungan Fisik (tri gatra)
Lingkungan
fisik dapat di kelompokan kedalam tiga kelompok yaitu lingkungan geografis, sumber daya alam dan
penduduk yang berpengaruh terhadap perwujudan good governance di Indonesia.
·
Kondisi
Geografis
Pengaruh
kondisi geografis terhadap perwujudan good
governance dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang sangat
strategis ikut membentuk Indonesia sebagai salah satu Negara potensial di
dunia. Letak strategis geografis terlihat pada posisi silang indonesia yang
menguasai perdagangan, lalu lintas laut, darat dan udara serta daya tarik
kepariwisataan. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia berpotensi sebagai negara
dengan ekonomi yang besar sebab Negara berkembang dan Negara industri
menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Letak geografis merupakan
salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam
melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu sedang diacuhkan,
kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa - peristiwa yang
memiliki pengaruh secara global.
Banyak
keuntungan letak geografis Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap
tercapainya good governance misalnnya
saja dalam bidang politik yaitu : Memudahkan dalam melakukan kesepakatan dan
kerjasama dengan negara lain, dengan kedudukan Negara yang startegis, Indonesia
memiliki kondisi politik yang stabil dan kompetitif , dan Indonesia dapat
menjadi pemeran utama dalam kebijakan politik internasional.
·
Sumber
Daya Alam
Pengaruh
keadaan sumber daya alam terhadap perwujudan good governance nampak pada usaha - usaha untuk memanfaatkan sumber
- sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tanah yang subur perlu
di budidayakan baik untuk bercocok tanam/swasembada pangan dan hutan tanaman
industri, maupun untuk aquakultur (perikanan darat) dalam pembinaan Departemen
Kelautan dan Maritim. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam,
misalnya mutiara, ikan hias dibawah permukaan laut dan wisata laut, ikan
kebutuhan eksport, kerang dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga
memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah
terbentuk seperangkat Administrasi Negara yang terhimpun dalam Departemen
Pertanian, Departmen Kelautan dan Maritim, Kementerian Pariwisata dengan
komponen - komponennya.
Namun
banyak permasalah terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Permasalahan
yang timbul dari pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia
diantaranya adalah terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Hutan merupakan
salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian
nasional tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan
ekosistem dunia. Secara geografis kita bisa lihat bahwa Negara Indonesia adalah
Negara yang memiliki hutan yang sangat luas.
·
Penduduk
Pengaruh
penduduk terhadap perwujudan good governance
dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Jumlah
penduduk adalah salah satu indikator
penting dalam suatu Negara. Para
ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam
smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang
potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan
produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin
banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk
terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan
jumlah penduduk yang semakin bertambah.
Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak
masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu masalah kependudukan tidak
ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, Indonesia juga sebagai negara
berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang cepat.
2.
Lingkungan
Sosial (panca gatra)
Lingkungan
sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial,
sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan
bernegara. Lingkungan sosial dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu ideologi,
politik, soaial budaya, ekonomi, dan hamkan
·
Ideologi
Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan
sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh
terhadap perwujudan good governance suatu Negara. Sistem pemerintahan di
Indonesia yang sangat mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan
diterapkan di dalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan
berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang
berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara. Sejumlah
kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai
yang diakui dan dijunjung tinggi di dalamnya. Tentu corak pemerintahan yang
berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak
pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut sistem Liberal, serta di
China yang lebih ke Sosialis – Komunis.
·
Politik
Sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruhi
dalam perwujudan good governance. Kita lihat saja sistem perpolitikan di
Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multi partai. Kehadiran partai
– partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat
besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian
selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada,.
Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat
mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat
kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang
memboncenginya.
· Sosial Budaya
Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan memberikan
impact terhadap perwujudan good governance. Kondisi budaya suatu
Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di
Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis
yang terpisah - pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk
Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural
mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang
menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam
kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah
yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala
potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut,
diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk
terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.
·
Ekonomi
Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan good governance
sangatlah besar, karena ekonomi mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang
berusaha peningkatkan taraf ekonomi suatu negara. Kadangkala pemfokusan
perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu
Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin
tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya,
tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran
dilakukan. Di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap
daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang
apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari
ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang parsaingan” bagi
daerah - daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan
sebagaimana mungkin asalkan PAD nya tinggi. Hal tersebut tentu sangat miris
kedengarannya, dan lebih miris lagi pada saat kabar bencana yang terjadi
disejumlah daerah itu terjadi. Kemudian, muncul pula masalah lain dalam bidang
yang serupa, kondisi / jumlah penduduk yang sangat besar yang tidak ditunjang
dengan kebijakan berupa penyediaan lapangan kerja,sehingga menyebabkan
tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, sementara sebagian besar aparat
pemerintahnya sibuk melakukan korupsi “berjamaah”. Semua ini berangkat dari
kebijakan ekonomi yang tidak seimbang, yang dimana kebijakan – kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat holistik pertimbangannya dalam melihat
potensi dan masalah - masalah lain yang mungkin atau telah hadir selain masalah
ekonomi yang terus menerus menjadi fokusnya. Maka dalam hal ini, tentu sangat
dibutuhkan kejelian pemerintah dalam mencari solusi atas masalah - masalah
ekonomi yang berskala kenegaraan di atas agar dapat teratasi dengan bijak.
·
Hankam ( pertahanan dan
keamanan)
Bidang hankam merupakan bidang yang memiliki pengaruh terhadap
perwujudan good governance. Salah satu syarat suatu Negara dapat
dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi
perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga
kedulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi
Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan - kesenjangan bidang
hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh
perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih
mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim
wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian
pemerintah terkait masalah tersebut.
Studi
kasus :
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Ekologi
pemerintahan merupakan suatu cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya
suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative
secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga
Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan
itu berada, baik secara vertical maupun horizontal. Ekologi pemerintahan dibagi
atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social
(panca gatra). Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan
mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan
ekonomi.
Pengaruh
ekologi pemerintahan terhadap perwujudan Good Governance dapat dilihat dari
lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Lingkungan
fisik (tri gatra) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kondisi geografis ,
sumber daya alam, dan penduduk sedangkan lingkungan social dikelompokan menjadi
lima yaitu ideology, politik, social budaya, ekonomi, dan hankam.
Studi kasus
DAFTAR PUSTAKA
Awang, Azam, dkk.,Ekologi Pemerintahan, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012.Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gajahmada Universiti Press.
Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta, 2007.
M. Husein, Harun, Lingkungan Hidup, Masalah-masalah Pengelolaan dan Penegakan
Hukumnya, Bumi aksara, Jakarta, 1993
Syafiie. Inu. Kencana. Ilmu Pemerintahan. Bumi Aksara. Jakarta 2013Prasetijo.2009 .Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://prasetijo.wordpress.com.
Artikel, Jurnal, Makalah, Daring
http://www.ziddu.com/download/15476855/tugassfinallekopem.docx.html
Dolophttp://www.kakdolop.com/2015/09/pengertian-aspek-dan-prinsip-prinsip.html
http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/view/57/56
http://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekologi-prinsip-ekologi-dan-tiga-aspek-utama-ekologi/
http://fungsi.web.id/2015/06/pengertian-dan-prinsip-prinsip-ekologi.html
http://www.slideshare.net/lovebfmv/good-governance-sebagai-faktor-ekologi-pemerintahan
etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku
http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance
http://banten.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=36&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
[1]
Komarudin, Ensiklopedia Manajemen,1944 dalam Inu Kencana Syafiie, Ilmu
Pemerintahan,Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.120
[2]
Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.119
[3]
ICCE UIN, Syahid, Jakarta, 2003, hlm 181
[4] UN
ESCAP Website, diakses dari http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf,
pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 19.40
Tidak ada komentar:
Posting Komentar